” Pemda Di Nilai Tidak Beretika”
PENA-EMAS.COM, Musrenbang sebagai forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya
Kegiatan Musrenbang merupakan hasil perencanaan melalui pendekatan top down-bottom up planning yang pelaksanaannya secara berjenjang ditentukan sebagai forum untuk mempertemukan para pemangku kepentingan guna membahas berbagai permasalahan dan program kegiatan pembangunan prioritas yang akan diusulkan pada tahun perencanaan.
Karenanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten pada hari ini Jumat,
(23 /4/2021) di Auditorium Ti’i Langga Kab. Rote Ndao.
Musrenbang yang dibuka oleh Bupati Rote Ndao Paulina Haning Bulu hanya di hadiri secara langsung oleh Wakil Bupati, sekretaris Daerah, Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Para Camat.
Sementara pimpinan dan Anggota DPRD Rote Ndao sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah tidak di undang untuk mengikuti secara langsung, malah ketua dan Wakil Ketua DPRD Rote Ndao diminta mengikuti secara virtual melalui sambungan Zoom,
Hal tersebut di akui Ketua DPRD Rote Ndao Alfred Saudila, A.Md ketika ditemui di Kantor DPRD Rote Ndao usai mengikuti rapat pembukaan Musrenbang secara virtual
Ketua DPRD Alfred Saudila mengatakan ketidak hadiran dirinya dan wakil ketua DPRD dan pimpinan fraksi saat pembukaan Musrenbang di Auditorium Kantor Bupati itu sesuai dengan undangan yang diterima, Pimpinan dan Anggota DPRD Rote Ndao diminta mengikuti secara virtual melalui sambungan Zoom
“Kita tidak hadir di sana itu, berdasarkan undangan kita ikut secara virtual”, katanya
Menurut Alfred Saudila, supaya masyarakat menilai ada keharmonisan yang baik antara pemerintah dan DPRD Rote Ndao, maka sebaiknya DPRD diundang untuk mengikuti secara langsung di Auditorium Ti’i Langga Kantor Bupati
“Supaya ada pandangan dari masyarakat luas, dari LSM bahwa ada keharmonisan yang baik antar dua lembaga ini, dan sebagai mitra kerja yang baik, seharusnya pemerintah mengundang DPRD hadir secara fisik disana” ungkap kader Partai Nasdem ini.
Selanjutnya. Alfred Saudila menjelaskan, Dirinya dan wakil ketua DPRD Paulus Henuk.SH. mengikuti secara virtual sehingga terlihat jelas dihadiri oleh banyak orang, dihadiri semua pimpinan Organisasi perangkat Daerah dan para Camat
“Saya dan wakil ketua Paulus Henuk ikut secara virtual dan kelihatan di sana hadir banyak orang, hadir semua teman-teman OPD dan Para Camat seharusnya peluang juga kita pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi minimal diundang untuk hadir secara fisik di sana”, tandasnya
Alfred Saudila berharap kedepannya jangan terjadi seperti ini lagi sehingga kedua lembaga ini berjalan dengan harmonis
Sementara ketua Komisi A DPRD Rote Ndao Feky M Boelan.SE. Kepada Crew media. Ia mengatakan, pimpinan DPRD dan Anggota tidak diundang untuk hadir secara fisik dalam pembukaan musyawarah pembangunan tahun 2021 itu sudah jelas menunjukkan Pemerintah Daerah sudah tidak beretika lagi, karena sesuai dengan aturan yang ada Pemerintah dan DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah,
“Ini sudah tidak beretika lagi, sudah keluar dari undang-undang nomor 23 tahun 2004, di situ jelas Bupati dan DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan dan seperti contoh hari ini Pimpinan dan Anggota DPRD tidak diundang untuk hadir secara fisik di sana, namun sayangnya ketika pimpinan ikut secara virtual ada banyak orang yang hadir di sana, lucunya ketua DPRD saja tidak diundang untuk hadir di sana, bahkan ketika pra Musrenbang kami ribut- ribut baru diundang pada saat di hari rapat”, tegasnya
menanggapi tindakan tidak beretika yang dilakukan oleh pemerintah Daerah tersebut, Feku M Boelan,SE sebagai anggota DPRD Fraksi Hanura menegaskan Fraksi Hanura akan melakukan konsolidasi dengan fraksi lain untuk melayangkan mosi tidak percaya terhadap Bupati Rote Rote Ndao tentang sejumlah kasus dan pemerintah yang tidak beretika
“Fraksi Hanura akan melakukan konsolidasi untuk melayangkan mosi tidak percaya terhadap Bupati tentang sejumlah kasus dan pemerintah yang tidak beretika”, terangnya
Menurut Feky Boelan dirinya tidak ikut Musrenbang dikarenakan dikantor tidak ada sarana dan prasarana yang memadai.
Informasi yang dihimpun, di Kantor DPRD tidak ada sarana dan Prasarana yang memadai sehingga Sekretaris DPRD (Sekwan) hanya memfasilitasi dua orang pimpinan DPRD Rote Ndao untuk ikut secara virtual di Ruang kerja Sekwan, sementara Anggota DPRD yang lain tidak ikut, (Nasa/tim)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
