Paulus Henuk,SH: Minta Penegak Hukum Bantu Awasi dan Proses Hukum Proyek “Objek Wisata” Miliaran Rupiah

ROTE NDAO, pena-emas.com. Kalau Penegak Hukum tidak bantu awasi dan proses hukum bagi Oknum – oknum yang hanya cari keuntungan besar tapi tidak peduli dengan hasil pembangunan maka sampai kapanpun Kabupaten Rote Ndao tidak akan bisa melakukan pembangunan secara adil dan mengalami kemajuan.

Demikian penegasan ini dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Paulus Henuk,SH. Minggu (10/1/2021) sekitar pukul 12: 20 wita di Kediamannya, terkait adanya pembangunan sarana – prasarana pendukung pariwisata di Lokasi wisata Batu Termanu yang mengalami kerusakan meskipun baru selesai dikerjakan belum lama ini.

Bacaan Lainnya

Paulus Henuk, mengatakan, Kalau Penegak Hukum tidak bantu awasi dan proses hukum bagi Oknum – oknum yang hanya cari keuntungan besar tapi tidak peduli dengan hasil pembangunan maka sampai kapanpun Kabupaten Rote Ndao tidak akan bisa melakukan pembangunan secara adil dan memajukan daerah.

Menurut Paulus, Hal ini karena ada lokasi yang bisa berkali- kali dilakukan pembangunan dengan alasan objek wisata tapi ada wilayah lain yang belum pernah disentuh pembangunan. Katanya

Ia mencontohkan, objek wisata Tiang Bendera di Desa Baadale misalnya sudah ada lagi pembagunan karena rusak dan obyek wisata Batu Termanu juga ada proyek lagi karena yg lama juga sudah rusak. Tandasnya.

Selanjutnya dijelaskan, Proyek Objek wisata Batu Termanu diduga telah habiskan anggaran Miliaran rupiah yang dalam pelaksanaan di bagi dan pecahkan kepada beberapa kontraktor ini sudah rusak lagi.

” Saya yang cek ke lokasi langsung 3 hari lalu karena pengaduan masyarakat ke saya dan dari hasil pengamatan saya ada dugaan dikerjakan tidak sesuai spek. Masa baru selesai kerja tapi sudah rusak,. ada pintu – pintu yang sudah tidak berfungsi, WC tidak ada air dan sampah berserakan dimana – mana”

Keadaan ini saya minta supaya Pemerinta Daerah segera cek kembali hasil kerja kontraktor kalau tidak sesuai spek maka bongkar dan kerja sesuai spek,. saya juga juga minta supaya penegak hukum turun dan periksa jika ada dugaan permainan anggaran maka harus di proses hukum. Tegas Paul Henuk.

Dengan nada terkesan merasa kesal. Paulus menegaskan, Uang rakyat jangan dipakai serampangan dengan kualitas kerja yang sangat rendah dan akhirnya rakyat tidak bisa menikmati hasil pembangunan secara maksimal.

Untuk itu Kata Paulus Henuk, Kalau penegak hukum tidak bantu awasi dan proses hukum bagi Oknum yg hanya cari keuntungan besar maka sampai kapanpun Kabupaten Rote Ndao tidak akan bisa menemukan hasil kemajuan dan menikmati pembangunan secara adil.

Menurut Politisi Partai Perindo ini, Hal ini disebabkan oleh akibat Pemerintah Daerah tidak memiliki perencanaan yang baik sehingga yang ada adalah bangun proyek tetapi tidak pikir kelolah dan manfaat baliknya untuk rakyat.

” Kalau habis bangun maka bagaimana pengelolaannya.?, jangan dibiarkan binatang datang berkandang disitu, mestinya dibuat perencanaan lanjutan untuk pengelolaannya. Misalnya diserahkan ke Bumdes atau kelompok masyarakat (swasta) yang kelola supaya terpelihara dengan baik ” Kata Paulus

Sangat di sayangkan, Kita Rote Ndao hanya tungguh menadah uang dari Pemerintah Pusat karena hingga saat ini kita hanya menghasilkan 3 persen lebih dari total APBD kita tapi menggunakan dan mengelolanya kurang profesional dan berakhir dengan rendah kualitas serta Hasil pembangunan kita juga rendah azas manfaatnya bagi masyarakat. Tambahnya terlhat kesal. (memo)

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Pos terkait