Penyidik Polres Rote Ndao telah Ekspos Kasus ASN Tipikor dengan BPKP.

  • Whatsapp

Paulus Henuk,SH: “ Penegakan Hukum Jangan Tumpul ke Atas”

PENA-EMAS.COM. Kasus Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan sejumlah Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao soal mantan ASN Tipikor telah di presentasikan Pihak Polres Rote Ndao dengan BPKP belum lama ini di Kupang.

Bacaan Lainnya

Kapolres Rote Ndao AKBP Felli Hermanto, S.Ik,M.Si yang dikonfirmasi Pena-Emas.com melalui sambungan WhatsApp (16/03/2021) sekitar pukul 14:24 wita dan telah terbaca pukul 14:32 Wita namun mungkin karena sibuk sehingga tidak terjawab hingga berita ini dipublish.

“ Selamat siang Bapak Kapolres ? Maaf mengganggu. Mohon Informasinya terkait perkembangan terakhir penyidikan kasus ASN Tipikor yang ditangani Polres Rote Ndao. Benarkah. Kabarnya kalau beberapa hari yang lalu Pihak Penyidik Polres Rote Ndao telah mempresentasikan hasil penyidikan terhadap kasus ini di Polda NTT ? Terima kasih bapak sebelumnya. Sukses selalu (dari pena-emas.com)” ini isi konfirmasi via WhatsApp.

Sementara Kasatreskrim Polres Rote Ndao, Iptu Yames Jems Mbau, S.Sos saat dikonfirmasi dengan hal yang sama. (16/03/2021) sekitar pukul 14:25 wita. Via WhatsApp pula Kepada Pena-Emas.Com. sekitar pukul 14:56 wita. Kasatreskrim Jems Mbau membenarkan kalau pihak penyidik Polres Rote Ndao telah mempresentasikan kasus ini dengan pihak BPKP di Kupang beberapa hari yang lalu.

Kepada Pena-Emas.com. Yames J Mbau mengatakan, Penyidik Polres Rote Ndao telah Ekspos kasus tersebut dengan pihak BPKP di Kupang untuk tujuan Audit Investigasi, sedangkan Hasil audit akan dituangkan dalam rekomendasi dari BPKP. Katanya..

“ Bukan ke Polda NTT. Penyidik Ekspos dengan BPKP untuk Audit Investigasi. Hasil audit akan di tuangkan dalam rekomendasi dari BPKP ” Jawab Kasatreskrim via WhatsApp.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Paulus Henuk,SH yang dimintai komentarnya seputar penyidikan kasus tindak pidana korupsi ASN Tipikor ini, Ia mengatakan, Sebagai pihak Legislatif, kewenangannya adalah melakukan pengawasan tetapi Polres Rote Ndao adalah pihak Judicatif yang berhak penuh untuk menindak.

Karenanya di harapkan penyelesaian kasus yang merugiakan negara miliaran rupiah tersebut secara tegas pihak Polres Rote Ndao dapat menyelesaikan dengan baik sesuai peraturan perundang undang yang berlaku. sebagai bentuk tanggung jawab penegakan hukum dan keadilan sekaligus memberi rasa kepercayaan public kepada Polres sebagai pihak penegak hukum.

Selanjutnya. Kata Paulus mari kita mengingat pernyataan Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Kata beliau, “ Sebagai Contoh Tidak ada lagi hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas” Kata Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo (20/01/2021) lalu, saat menjalani Fit and Proper test dan berjanji di depan Komisi III DPR RI akan membawa Polri makin professional dan transparan termasuk penegakan hukum.

Menurutnya. Paulus Henuk. Pernyataan Kapolri ini seharusnya selalu menjadi cermin dalam setiap proses penangan kasus oleh Pihak Polri dimana pun.

Untuk itu terkait Kasus Tindak Pidana Korupsi ASN Tipikor di Rote Ndao diharapkan sampai pada titik terang karena kasus ini bukan rahasia umum lagi. Kasus ini sudah jelas – jelas merugikan keuangan negara akibat mengeksekusi kebijakan yang melampaui kewenangan dan adanya perbuatan melawan hukum yakni perbuatan Tindak pidana korupsi. Ungkapnya.

Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) Alfret Baun,SH

Kemudian Ketua Araksi NTT Alfret Baun, SH saat di hubungi melalui telpon selulernya, Selasa (16/03/2021) malam. sekitar pukul 20: 30 Wita. Ia mengatakan, Polres Rote Ndao dan Kejaksaan jangan hanya menyelesaikan kasus pidana umum tetapi perlu prioritaskan kasus pidana khusus yang merugikan negara dan rakyat Miliaran rupiah.

Pos terkait