OPINI : ” Penggerebekan Judi diruang Paripurna DPRD, Tidak Cukup Bukti “

  • Whatsapp

” Penggerebekan Judi diruang Paripurna DPRD, Tidak Cukup Bukti “

Oleh : Arkhimes Molle – Pemred Pena Indonesia.com.

Masalah Tindakan hukum Perjudian di Rote Ndao kembali menjadi soal ujian besar ketika muncul kasus yang oleh sebagian besar masyarakat dan para mantan Napi Judi berbisik sejuta Tanya sehubungan dengan penggerebekan Judi di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Rote Ndao – Nusa Tenggara Timur oleh Tim penyidik Polres Rote Ndao.

Reaksi keras muncul dari berbagai pihak menanggapi penggerebekan Gamble tersebut. sebagian besar masyarakat tidak menyetujui hasil pemeriksaan penyidik terhadap saksi dan atau pelaku. Karena Tindakan Penyidik Polres tersebut, dianggap telah bertindak tidak serius dan lain-lain.

Sebagai seorang Jurnalist, saya memiliki pendapat yang searah dengan mereka. Selanjutnya saya mencoba memberikan opini atau pendapat dengan penyajian menggunakan cara analisis menggabungan antara Kalimat Fakta dan opini

Judi menurut Common Gaming House Act 49 article 2 di Singapura adalah permainan yang berasaskan nasib atau kepandaian dan nasib bagi pertarungan uang atau barang ganti uang dan termasuk semua permainan di bawah ruangan.

Sedangkan Judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP di Indonesia adalah tiap tiap permainan yang berasaskan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada keberuntungan saja dan juga pengharapan.

Sedangkan perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.

Dari Definisi diatas dapat dibenarkan sebagai dasar pamungkas namun dengan begitu banyaknya media. Baik media syber maupun elektronik melangsir terkait penggerebekan masalah judi diruang Paripurna DPRD Kabupaten Rote Ndao, Informasi publik ini bukan membumimkan jagad tetapi menumbuhkan sejuta petanyaan ikutan soal pembuktian.

Pada pembuktian dalam ranah pidana merupakan usaha mencari kebenaran material tentang telah terjadi tindak pidana oleh pelaku/tersangkah.

Pembuktian unsur pidana harus berdasarkan kekuatan alat bukti
Kejadian Gamble “ diruang Suci” itu membuat Penyidik kemudian penuh semangat meminta keterangan untuk memastikan tindak pidana yang terjadi dalam pristiwa tersebut namun pokok keterangan yang dimintai penyidik hanya terfokus pada alat bukti pristiwa yang sedang terjadi yaitu “hadiah dan penonton” tanpa mendalami bagaimana mengetahui adanya alat bukti dimaksud.

Kedua unsur ini kemudian menjadi jawaban atas pristiwa pidana di ruang terhormat tersebut untuk menjadi tidak pasti dalam kasus pidana. Sementara mengapa kejadian itu terjadi dan bagaimana adanya pemain dan penonton bahkan akar dari kejadian tersebut bersumber “dari dan oleh” yang mengakitbatkan peristiwa pidana itu ada menjadi opini dan fakta menjadi hilang.

Kalimat fakta dan opini memang saling bertolak belakang, Bila kalimat fakta menyatakan pristiwa yang sudah jelas kebenarannya. Sebaliknya kalimat opini menyatakan masalah yang masih bersifat pendapat atau pun saran yang belum ada pembuktian mengenai kebenarannya.

Kalimat Fakta mengandung pristiwa, hal, kenyataan atau pun kejadian yang benar ada dan terjadi, memiliki rincian yang jelas dan tidak bisa dibantah kebenarannya.

Kebenarannya dapat dibuktikan, dengan telah terjadi permain kartu /gamble. memiliki data yang tepat dan akurat. Seperti waktu dan tempat kejadian pristiwa yang menunjukan Permainan terjadi di Ruang sidang Paripurna tertanggal 24 Maret 2021.

Memiliki nara sumber yang bisa dipercaya sebab saat penggerebekan ada Pengakuan oknum Anggota DPRD sebagai saksi dan pelaku dalam pristiwa tersebut yang juga bersifat objektif karena ada permainan kartu / judi melibatkan Sekwan, oknum DPRD dan Wartawan yang saat penggerebekan berada di tempat kejadian.

Pos terkait